Anggota KPA Bogem Staf PKS

(SIGLI) - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab, Pidie Jaya dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, aksi intimidasi makin marak di daerah itu.

Seorang staf Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Pidie Jaya dibogem oknum anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), Kamis (10/7) sekira pukul 23:30. Tindakan intimidasi lainnya juga ditujukan terhadap salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dalam bentuk pengutipan liar oleh oknum anggota KPA.

Informasi yang diperoleh Waspada, Jumat, (11/7) di Meureudu, disebutkan aksi pemukulan terhadap seorang staf PKS itu disebabkan pendirian kantor DPD PKS sangat strategis karena terletak persis di sisi jalan lintasan Medan-Banda Aceh, Simpang Empat, Kec. Meurah Dua, Pidie Jaya.

Ketua DPD PKS Pidie Jaya Munirwan kepada Waspada, Jumat (11/7) membenarkan, pihaknya mendapat intimidasi berupa pengutipan liar berujung pemukulan terhadap staf DPD PKS Pidie Jaya dan pengutipan liar terhadap salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya dari Fraksi PKS yang dilakukan oknum anggota KPA berinisial MN.

Ia mengungkapkan, peristiwa pemukulan terhadap staf PKS terjadi akibat salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya tidak memberikan uang kepada oknum anggota KPA Meureudu tersebut. Lalu, malam harinya datang dua pemuda warga Simpang Empat. Kehadiran dua pemuda tersebut disambut baik oleh Zulfikar yang merupakan staf PKS. Dalam percakapan dengan staf PKS itu kedua pemuda melayangkan sejumlah pertanyaan yang tidak masuk akal.

Salah satunya mempertanyakan kenapa PKS memindahkan kantornya ke Simpang Empat, Meurah Dua. Lalu kedua pemuda tersebut meminta Zulfikar masuk ke dalam took. “Saat di dalam toko itu lah Zulfikar dibogem kedua pemuda tersebut. Ia dipukul di bagian perut, pipi dan wajah hingga tersungkur,” tandas Munirwan.

Kejadian tersebut menyebabkan warga tambah resah dan takut mendapat perlakuan serupa dari oknum-oknum kader partai politik dan pendukungnya. Lebih lagi, menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya, pertama setelah tahun lalu daerah itu dimekarkan dari Kab. Pidie.

Informasi yang diperoleh, intimidasi tidak hanya berlaku terhadap warga biasa dan partai-partai lainnya, tetapi aksi tidak sportif tersebut juga ditujukan terhadap wartawan di daerah itu. Sehingga, informasi terhadap proses kesiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kab. Pidie Jaya sangat tertutup.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie, Tgk. Sarjani Abdullah, kepada Waspada menyebutkan belum mengetahui pasti terkait isu tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi itu. “Kita belum mengetahui secara pasti apa benar ada insiden itu. Sekarang dalam penyelidikan, apa yang sebenarnya terjadi,” kata Sarjani.

Ia menyebutkan, jika benar pihaknya melakukan tindakan tersebut, pimpinan KPA tidak mentolerir adanya tindakan seperti itu. Bahkan ia berjanji, jika benar ia dan pimpinan KPA akan menindak tegas oknum anggota KPA yang bertindak tidak terpuji itu.

Terkait intimidasi yang belakangan ini kerap terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada di Pidie Jaya, pihaknya membantah melakukan intimidasi terhadap parpol-parpol lain. Bahkan Sarjani mengaku beberapa waktu lalu anggota Polres Pidie telah melakukan intimidasi terhadap partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Aceh (PA).

"Kami dari PA tidak pernah melakukan intimidasi terhadap partai lain. Malah kami yang diintimidasi polisi dengan cara meminta umbul-umbul partai kami diturunkan. Alasan mereka umbul-umbul partai kami itu mirip bendera GAM,” ungkap Sarjani.

Ia menyebutkan, partai PA telah lulus verifikasi dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Partai kami sah. Malah telah lulus verifikasi. Lalu kenapa harus diminta turunkan. Anehnya lagi pada saat diminta menurunkan umbul-umbul kami, polisi tidak membawa surat perintah dari pimpinannya,” tandas Sarjani.

Sedangkan komentar anggota DPRRI asal Aceh, Nasir Djamil, S.Ag, “Saya menyayangkan kejadian tersebut di tengah upaya kita menjaga perdamaian, masih ada praktek kekerasan, kejadian ini tidak sejalan dengan semangat MoU Helsinki”.

Saya menyarankan agar hal itu diselesaikan secara adat. “Jangan-jangan ini kerjaan provokator untuk menjalankan agenda politik adu domba antar partai nasional dan lokal. Kita harus waspada,” tegas Nasir Djamil yang dihubungi Waspada tadi malam.(b02)
(ags)

sumber:www.waspada.co.id